BAB 1 - 4 LAKIP 201

Share
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam  rangka  terselenggaranya  good  governance diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,
jelas,  terukur,  dan  sah  sehingga  penyelenggaraan  pemerintahan  dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,
bersih  dan  bertanggung  jawab  serta  bebas  dari  korupsi,  kolusi  dan
nepotisme.Hal ini adalah amanat Undang-undang Nomor   28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme, dalam pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum
penyelenggaraan  negara  meliputi  kepastian  hukum,  asas  tertib
penyelenggaraan  negara,  asas  kepentingan  umum,  asas  keterbukaan,
asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Lombok
Barat  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  negara  diwajibkan
untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu
perencanaan strategis yang ditetapkan. Rencana Strategis (Renstra) pada
OrganisasiPerangkat Daerah merupakan hasil perumusan dari rangkaian
proses  sistematis  dan  berkelanjutan  yang  terkait  dengan  pengambilan
keputusan  mengenai  rencana  kerja  perangkat  daerah  dengan
mempertimbangkan  kemampuan  sumber  daya  yang  tersedia  untuk
mencapai tujuan organisasi.
Asas  akuntabilitas  adalah  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  dari
kegiatan setiap penyelenggaraan  negara harus dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Dalam juklak telah diatur pula bahwa Sistem AKIP terdiri dari 4 (Empat)
komponen, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran
kinerja dan pelaporan kinerja.
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)   Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Lombok  Barat  Tahun 2019  ini  disusun  sehubungan  dengan  komponen  yang  ke  empat  dari
Sistem AKIP tersebut, yaitu pelaporan kinerja.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilberkedudukan sebagai
unsur  pelaksana  pemerintah  dibidang  Kependudukan  dan  Pencatatan
Sipilyang dipimpin oleh seorang kepala dinas, serta berada di bawah dan
bertanggung  jawab  kepada  bupati  melalui  sekretaris  daerah.  Dinas
Dukcapil dibebankan  tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan
sebagian  tugas  penyelenggaraan  sebagian  urusan  pemerintah  daerah
dalam  bidang  kependudukan  dan  pencatatan  sipil berdasarkan  asas
otonomi  daerah,  berkewajiban  untuk  menyusun  Laporan  Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut.
Sebagai sebuah laporan kinerja, LAKIP ini amat penting artinya
sebagai  salah  satu  indikator  penilaian   laporan  pertanggungjawaban
Bupati  dalam  pelaksanaan  tugasnya  kepada  DPRD,  di  samping  juga
sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya.BAB 1-4 LAKIP 201 LENGKAP
Sambutan
Pelayanan Malam Hari





Dipilihnya Desa Lingsar sebagai salah satu desa Labsite
Kejar Target e-KTP, Dukcapil Lombok Barat Manfaatkan ” Perang Topat ”
KTP El Berlaku Seumur Hidup